Oleh: Lakshmi Venugopal Menon
Calon PhD di Gulf Studies Center, Qatar University
Pada tanggal 21 Agustus 2024, Taliban mengeluarkan undang-undang ketat terkait moralitas publik di Afghanistan. Dokumen sepanjang 114 halaman ini mencakup berbagai ketentuan mengenai transportasi, media, musik, ruang publik, dan perilaku pribadi. Di antara aturan paling ketat dalam undang-undang tersebut adalah larangan musik serta pelarangan perempuan bernyanyi atau membaca dengan suara keras di depan umum.
Pengumuman undang-undang ini menuai kecaman luas dari masyarakat internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang arah pemerintahan Taliban yang terlihat bertolak belakang dengan janji-janji sebelumnya untuk melonggarkan pembatasan terhadap perempuan.
Namun, undang-undang tersebut juga menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat Afghanistan, meskipun tidak ada penolakan yang dinyatakan secara terbuka. Hal ini mendorong pemimpin tertinggi Taliban, Mullah Haibatullah Akhundzada, untuk menyerukan kepada anggota kelompoknya agar menghindari perpecahan dan merangkul persatuan.
Meskipun undang-undang moralitas publik ini menunjukkan bahwa Taliban terus melanjutkan kebijakan ultra-konservatif mereka di tengah kritik internasional, undang-undang tersebut juga mencerminkan meningkatnya ketegangan di dalam kepemimpinan Taliban sendiri.
Kandahar vs Kabul
Menjelang penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan dan pengambilalihan Kabul oleh Taliban pada tahun 2021, beberapa pejabat Taliban berusaha meyakinkan komunitas internasional bahwa Taliban versi baru atau “Taliban 2.0” telah muncul dengan pandangan yang lebih moderat dibandingkan pendekatan konservatif dan ketat dari kelompok lama.
Kelompok baru ini berbicara dalam bahasa diplomasi internasional dan menunjukkan keinginan mereka untuk menghapus kebijakan yang lebih konservatif guna menarik dukungan internasional dan memperoleh legitimasi bagi pemerintahan baru Taliban.
Namun, pembentukan kabinet sementara menunjukkan tanda-tanda pertama bahwa kelompok lama tidak menyerahkan kekuasaan. Janji-janji untuk membentuk pemerintahan yang inklusif tidak dipenuhi, dan beberapa anggota kelompok lama diberikan peran penting, termasuk Mullah Mohammad Hassan Akhund, salah satu pendiri Taliban yang diangkat sebagai Perdana Menteri; Mullah Abdul Ghani Baradar, salah satu pendiri Taliban yang ditunjuk sebagai wakilnya; dan Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban lainnya, Mullah Omar, yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan.
Saat pemerintah sementara menghadapi tugas yang sulit untuk mengarahkan negara agar terhindar dari kehancuran, Akhundzada mendirikan kediamannya di Kandahar sebagai pusat kekuasaan lain dan menyatakan dirinya bertanggung jawab atas urusan politik, militer, dan keagamaan.
Selama dua tahun terakhir, Akhundzada dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak berniat mundur dari posisi kerasnya. Pada Maret 2022, atas perintahnya, anak perempuan dan perempuan dilarang menghadiri sekolah menengah dan universitas.
Dia juga berupaya untuk memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri dan memperketat cengkeraman kelompok lama pada pemerintahan. Akhundzada memerintahkan beberapa perombakan kabinet di mana loyalisnya diangkat.
Pada September 2022, Menteri Pendidikan Noorullah Munir digantikan oleh Maulvi Habibullah Agha, salah satu sosok yang paling dekat dengan pemimpin tertinggi. Pada Mei tahun ini, Menteri Kesehatan Qalandar Ebad, seorang dokter terlatih dan satu-satunya teknokrat dalam pemerintahan Taliban, digantikan oleh Noor Jalal, seorang ulama garis keras dan mantan wakil menteri dalam negeri.
Perpecahan yang Muncul
Meskipun Akhundzada tampak mengendalikan keadaan, tanda-tanda perpecahan internal semakin jelas. Pada Februari 2023, Menteri Dalam Negeri Sirajuddin Haqqani secara implisit mengkritik Akhundzada dengan mengatakan, “Memonopoli kekuasaan dan merusak reputasi seluruh sistem bukan untuk keuntungan kita… Situasi ini tidak bisa ditoleransi.”
Dalam pesan Eid al-Fitr tahun ini, Menteri Dalam Negeri kembali mengisyaratkan adanya masalah internal. Dia menyerukan kepada Taliban untuk menghindari menciptakan perpecahan dengan rakyat Afghanistan.
Sementara itu, Akhundzada mendesak para pejabat Taliban selama Eid untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan melayani negara dengan baik. Ia sering kali mengulangi seruan untuk persatuan, yang terbaru dalam perjalanan langka ke Afghanistan utara di mana ia bertemu dengan para pemimpin lokal.
Pembungkaman Dissent: Hukum Moralitas Publik
Undang-undang moralitas publik mengkodifikasi aturan yang sebelumnya dipromosikan oleh Taliban tetapi belum sepenuhnya diterapkan. Sekarang, undang-undang ini memberi wewenang kepada Kementerian untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan untuk memantau, menyensor, dan menghukum setiap warga negara Afghanistan yang melanggar aturan ini.
Pengumuman undang-undang ini menunjukkan bahwa kelompok lama Taliban yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi memiliki kendali kuat dalam menentukan kebijakan. Ini adalah tanda lain bahwa Taliban 2.0 bukanlah versi yang lebih “moderat” dari kelompok yang pernah memerintah Afghanistan pada 1990-an.
Sebelumnya, para wakil Taliban yang mempromosikan ide Taliban 2.0 sering menyatakan secara diam-diam di forum internasional bahwa beberapa pejabat garis keras dapat diganti untuk menenangkan komunitas internasional.
Namun, perkembangan selama setahun terakhir, termasuk undang-undang moralitas ini, menunjukkan bahwa kelompok lama, yang percaya pada perlunya sikap keras untuk mempertahankan persatuan di dalam kelompok, kini menekan suara kelompok baru dan menciptakan budaya keseragaman melalui rasa takut, penggantian, dan pengucilan.
Masa Depan yang Tidak Pasti
Dalam wawancara yang saya lakukan dengan perwakilan Taliban saat ini dan yang terdahulu, beberapa di antaranya tidak mendukung kebijakan konservatif Taliban saat ini. Mereka mengungkapkan bahwa mereka telah memindahkan keluarga mereka ke negara lain. Salah satu dari mereka berkata: “Keluarga lebih nyaman di luar negeri dan pendidikan anak-anak dapat berlanjut tanpa hambatan.”
Tidak adanya respons publik terhadap undang-undang moralitas ini mungkin menandakan bahwa anggota Taliban yang tidak setuju tidak berani mengambil risiko memecah belah kelompok atas perbedaan kebijakan.
Namun, pembungkaman dissent tidak akan membantu mengatasi dua masalah utama yang dihadapi Taliban: meningkatnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat Afghanistan dan isolasi internasional yang berkelanjutan.
Pemerintah di Kabul merasakan tekanan dari rakyat Afghanistan yang meminta layanan dan pekerjaan di tengah ekonomi yang runtuh dan bantuan internasional yang terbatas. Hal ini hanya dapat diatasi dengan mendapatkan pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban.
Namun, upaya beberapa anggota Taliban, termasuk Haqqani, untuk menjangkau komunitas internasional dan mencari keterlibatan, bantuan, dan investasi lebih banyak, digagalkan oleh Kandahar yang memperkuat kebijakan seperti larangan pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan serta undang-undang moralitas publik.
Pada akhirnya, strategi Akhundzada untuk memperkuat kekuasaan mungkin akan berakibat sebaliknya dari yang diharapkan: Ini bisa menimbulkan lebih banyak perpecahan internal yang dapat mengarah pada fragmentasi atau bahkan pemberontakan.
