Jakarta – Sorotan terhadap keaslian ijazah Joko Widodo, yang sebelumnya sempat mereda, kini kembali menghangat. Berbagai pihak, mulai dari aktivis, analis, hingga mantan pejabat publik kembali mempertanyakan dokumen akademik Jokowi, khususnya ijazah sarjana dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Isu ini mencuat di tengah tensi politik yang meningkat, memunculkan dugaan kuat bahwa polemik ini tak lepas dari motif politik.
Sejak 2019, keraguan terhadap ijazah Jokowi sudah muncul ke permukaan. Namun, gelombang terbaru ini tampak lebih terorganisir dan melibatkan aktor-aktor dengan latar belakang keahlian teknis, seperti ahli forensik digital Rismon Sianipar dan mantan Menpora Roy Suryo. Mereka mengklaim telah menemukan kejanggalan dalam bentuk font, metadata dokumen, hingga ketidaksesuaian data akademik.
Roy Suryo bahkan secara gamblang menyebut skripsi dan ijazah Jokowi mengandung banyak kejanggalan. Rismon Sianipar menuding penggunaan font Times New Roman sebagai bukti bahwa dokumen tersebut tak otentik. Sementara itu, pengacara Muhammad Taufiq dari Solo telah mengajukan gugatan hukum agar ijazah asli Jokowi ditunjukkan secara terbuka ke publik.
Pihak Istana dan kuasa hukum Jokowi tak tinggal diam. Mereka dengan tegas membantah seluruh tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. UGM pun merespons cepat dengan menyatakan bahwa Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan dan seluruh data akademiknya tersimpan lengkap. UGM juga menjelaskan bahwa penggunaan Times New Roman di lembar pengesahan skripsi adalah hal lazim di masa itu untuk kebutuhan percetakan.
Langkah hukum kini telah diambil oleh Jokowi. Ia secara resmi melaporkan lima orang, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dr. Tifa, dan Rizal Fadillah, atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini menjadi sinyal bahwa pihak Jokowi akan melawan narasi yang dianggap merusak reputasi dan warisan politiknya.
Namun demikian, sebagian kalangan melihat polemik ini tidak semata-mata soal politik. Ada juga yang menilai bahwa publik berhak atas transparansi terhadap latar belakang pendidikan tokoh publik, terlebih seorang presiden. Dalam konteks ini, penggugat menyatakan bahwa permintaan kejelasan bukanlah tindakan memfitnah, melainkan bentuk akuntabilitas.
Pengamat politik menyebut isu ini sebagai “komoditas musiman” yang selalu mencuat di saat krusial. Mereka menilai bahwa tidak adanya pembahasan substansial mengenai kebijakan Jokowi mendorong lawan politik untuk memanfaatkan isu personal sebagai alat serangan.
Tokoh hukum seperti Mahfud MD mengingatkan agar polemik ini tidak ditarik terlalu jauh. Ia menegaskan bahwa jika tidak hati-hati, perdebatan semacam ini justru bisa merusak nalar hukum dan mencederai konstitusi.
Polemik ini tidak hanya menyasar Jokowi secara personal, tetapi juga menyeret nama besar UGM. Jika isu ini terus digoreng tanpa bukti valid, reputasi lembaga pendidikan bisa ikut tercoreng. Apalagi, di era informasi digital seperti saat ini, kabar yang belum terverifikasi bisa dengan mudah menyebar dan memengaruhi opini publik.
Pada akhirnya, kontroversi ini bukan semata tentang benar atau tidaknya sebuah ijazah. Lebih jauh, ini mencerminkan benturan antara keinginan akan transparansi, dinamika politik, dan tantangan menjaga integritas wacana publik. Proses hukum yang berjalan akan menjadi panggung krusial untuk membuktikan apakah isu ini berdasar atau hanya sekadar agenda politik yang dikemas dalam narasi kebenaran.
Apakah isu ini akan berakhir di pengadilan, atau tetap menjadi wacana publik yang berulang? Waktu yang akan menjawab.
